Pemkab Berau Raih Opini WTP

Pemkab Berau Raih Opini WTP

Posted by Humas Pemdaberau On May 29, 2018

Wabup Agus Tantomo menerima hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kaltim terhadap LKPD Berau Tahun 2017 dengan opini WTP

TANJUNG REDEB. Kabupaten Berau kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017. Hasil pemeriksaan diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Cornell Syarief Prawiradiningrat, kepada Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, serta Wakil Ketua DPRD Berau, Saga, di gedung BPK RI Perwakilan Kaltim Samarinda, Senin (28/5) kemarin.
Ketua BPK RI Perwakilan Kaltim, Cornell Syarief Prawiradiningrat, menyampaikan opini dari laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah diberikan berdasarkan beberapa kriteria. Diantaranya kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemberian opini disampaikan Cornell bukan pemberian, tapi opini yang diperoleh adalah murni dari hasil kerja keras pemerintah daerah. Untuk itu Ketua BPK RI Perwakilan Kaltim menyampaikan terima kasih kepada daerah yang telah menerima hasil pemeriksaan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
Sementara Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, mengaku bangga dan bersyukur atas raihan opini WTP yang diberikan BPK RI atas hasil laporan LKPD 2017. Capaian tersebut diketahui lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, saat Pemkab Berau hanya menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari LKPD tahun 2016 lalu. "Ini menandakan kami sudah menyikapi opini tahun lalu dengan benar. Karena dalam tiga tahun sebelum meraih WDP tahun lalu, Pemkab Berau selama tiga tahun berturut-turut berhasil raih WTP," ungkapnya.
Disampaikan Wabup Agus Tantomo, raihan ini merupakan sebuah langkah awal bagi pihaknya agar opini WTP bisa terus menerus dipertahankan. Hingganya opini WDP pun tak kembali melekat kepada Pemkab Berau. Karena itu, persoalan-persoalan seperti halnya pendataan hingga neraca yang tak seimbang pun diharapkannya tak ada lagi terjadi. Seperti pendataan aset dari belanja yang dilakukan. “Tidak boleh ada lagi biaya yang dikeluarkan tapi asetnya tidak ada. Misal, adanya penganggaran proyek, uang sudah keluar tapi barangnya tidak ada terdata. Makanya itu harus dibuktikan dengan adanya PHO (Provosional Hamd Over)," ujarnya.
Untuk mencapai opini WTP, Ditegaskan Wabup Agus Tantomotidaklah sulit. Pasalnya hal tersebut persoalan kemauan dari pihak pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi atau saran yang diberikan oleh BPK dan juga DPRD. Untuk itu Agus Tantomo menyampaikan terima kasih kepada semua tim yang telah bekerja keras dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ini. "Mengutip perkataan kepala perwakilan BPK RI, opini ini bukanlah hadiah melainkan murni hasil kerja keras semua pihak. Saya mewakili pak bupati berterimakasih kepada seluruh staf yang selama ini telah bekerja keras," tandasnya.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Saga, menyampaikan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Berau yang telah kembali meraih opini WTP dan berharap opini yang diraih ini dapat dipertahankan, setelah sebelumnya sempat turun ke opini WDP pada tahun ini. Tentu ini kerja keras dari OPD terkait yang akhirnya kembali meningkatkan opini dari pemeriksaan BPK. DPRD Berau disampaikan Saga dalam menjalankan fungsi berdasarkan rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan BPK, langsung ditindaklanjuti dengan memberikan masukan kepada pemerintah daerah, dalam rangka melakukan perbaikan perbaikan. “Alhamdulillah kita meraih opini WTP kembali ditahun ini dan kami ucapkan terima kasih kepada tim OPD terkait, khususnya BPKAD yang telah bekerja keras dalam penyusunan laporan dan tindaklanjuti dari hasil pemeriksaan,” ucapnya.
Sementara Sekkab Berau, Jonie Marhansyah yang turut hadir dalam penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI, menyampaikan rasa syukur karena setelah mendapat opini WDP pada tahun lalu, berhasil kembali meraih opini WTP pada tahun ini. Tentu ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh tim untuk memberikan yang terbaik. Selaku sekretaris daerah, Jonie Marhansyah menyampaikan terima kasih kepada para staf yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan daerah ini, baik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) maupun Inspektur, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait sehingga didapatnya opini WTP ini. “Ini harus terus kita pertahankan, catatan yang diberikan harus menjadi perhatian agar opini WTP dapat dipertahankan,” ucapnya.  (hms4)

DPMK Bentuk Tim Pendamping Kampung

DPMK Bentuk Tim Pendamping Kampung

Posted by Humas Pemdaberau On May 29, 2018

Rapat pembahasan pendamping kampung yang digelar

TANJUNG REDEB - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau menilai pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) setiap tahunnya mulai membaik. Meskipun masih ada pembenahan yang harus dilakukan, tapi secara umum terlihat tren positif dalam pengelolaan ini. DPMK pun mengarahkan agar aparatur kampung bisa memperbaiki sistem perencanaan pembangunan lebih matang lagi untuk mendapatkan hasil maksimal.
Disampaikan Kepala DPMK Berau, Ilyas Natsir, pemerintah kampung telah mendapatkan anggaran besar melalui ADK. Tentu anggaran ini sebagai upaya dalam membantu pemerataan pembangunan serta mendukung kemajuan daerah dengan pesat. Dalam mencapai target tersebut diperlukan perencanaan yang matang sehingga pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat bisa dijalankan.
Menurutnya, meskipun pengelolaan ADK sudan mulai membaik, namun pemerintah daerah tetap berupaya untuk lebih memaksimalkan pengelolaannya. Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah yaitu dengan membentuk tim pendamping kampung. Tim ini sendiri nantinya akan diisi oleh putera-puteri terbaik yang ada di masing-masing kampung. Pengambilan sumber daya manusia (SDM) dari kampung ini sendiri merupakan langkah pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi mereka dalam membangun kampungnya sendiri.
Saat ini pemerintah daerah sedang menyusun aturan serta tata cara yang akan dilakukan nantinya dalam perekrutan tim pendamping kampung ini. “Kita sudah beberapa kali melaksanakan rapat mempersiapkan rencana ini. Mungkin dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan perekrutan. Sehingga secepatnya bisa dilaksanakan dan dibentuk tim pendamping kampung,” ujar Ilyas.
Dalam program ini sendiri, Pemerintah Kabupaten Berau akan bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) untuk memberikan pelatihan dan pembimbingan kepada tim nantinya. Pelibatan perguruan tinggi ini merupakan langkah strategis agar pengembangan SDM tim pendamping kampung tersebut bisa maksimal nantinya dalam mengiringi pemerintah kampung mengelola ADK. “Nanti mereka akan diberikan pendidikan juga. Kita maunya tim ini matang baik dari sisi mental dan jasmani, sehingga bisa maksimal memberikan pendampingan kepada pemerintah kampung,” katanya.
Ilyas mengharapkan dengan adanya tim pendamping kampung ini nantinya bisa lebih memaksimalkan pengelolaan ADK yang setiap tahunnya sangat besar. Apalagi cukup banyak aturan yang harus diikuti pemerintah kampung dalam mengelola ADK ini. Tentu tanpa adanya pendampingan bakal memberikan kesulitan bagi pemerintah kampung mengelola ADK. “Kendala yang selama ini sering dihadapi pemerintah kampung adalah penyusunan perencanaan. Tentu harus sesuai semuanya, mulai dari perencanaan, realisasi hingga pelaporan. Saya berharap di tahun 2018 ini semuanya semakin lebih baik lagi, permasalahan pasti ada tapi kita akan benahi bertahap,” jelasnya. (hms5)

IKKBS Gelar Buka Puasa Bersama

IKKBS Gelar Buka Puasa Bersama

Posted by Humas Pemdaberau On May 29, 2018

JALIN SILATURAHMI. Kegiatan buka puasa bersama gelaran IKKBS dihadiri ratusan masyarakat Berau yang tinggal di Samarinda

TANJUNG REDEB. Dalam rangka menjalin kebersamaan dan memperat tali silaturahmi, Ikatan Kerukunan Keluarga Berau Samarinda (IKKBS) rutin menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya di momentum bulan ramadan dengan menggelar buka puasa bersama dan salat magrib berjamaah yang digelar beberapa hari lalu. Kegiatan yang digelar di Aula Gedung Akper Yarsi Samarinda tersebut dihadiri ratusan masyarakat Kabupaten Berau yang merantau dan tinggal di Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur. 
Ketua IKKBS, Syarifuddin, yang juga mantan Penjabat (Pj) Bupati Berau, menyampaikan gelaran buka puasa bersama masyarakat Berau di Samarinda merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun di bulan ramadan. Kegiatan ini sebagai media membangun kebersamaan dan memperat tali silaturahmi di bulan suci ramadan. Meskipun diakuinya berbagai kegiatan rutin juga dilaksanakan diluar bulan ramadan. “Ini menjadi media silaturahmi kita dalam membangun kebersamaan khususnya di bulan suci ramadan,” ungkapnya.
Sementara Ketua Panitia Safari Ramadan dan Halal Bihalal 1439 H IKKBS, Masdar John, mengatakan kegiatan rutin di bulan ramadan ini digelar beberapa kali. Tidak hanya berbuka puasa bersama, namun kegiatan juga diisi dengan tausiah agama. Setelah digelar di Aula Akper Yarsi, buka puasa bersama IKKBS disampaikan akan kembali digelar Selasa (29/5) malam ini di rumah jabatan Ketua DPRD Kalimantan Timur Jl Basuki Rahmad Samarinda. IKBBS disampaikannya mengundang seluruh masyarakat Berau di Samarinda untuk bisa hadir dalam kegiatan buka puasa bersama. “Seperti tahun tahun sebelumnya di bulan Syawal nanti kita juga menggelar halal bi halal dengan mengundang Bupati Berau serta Wakil Bupati Berau untu hadir bersama sama masyarakat Berau di Samarinda,” tandasnya. (hms4)

Bupati Turun Tangan Tuntaskan Batas Kampung

Bupati Turun Tangan Tuntaskan Batas Kampung

Posted by Humas Pemdaberau On May 25, 2018

Bupati Muharram memberikan arahan dalam pertemuan pembahasan batas kampung

TANJUNG REDEB. Bupati Berau Muharram memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian batas kampung di Kabupaten Berau. Hingga saat ini masih ada beberapa kampung yang belum penetapan batas kampung. Padahal Bupati Muharram menargetkan batas kampung sudah harus selesai pada Akhir 2017 lalu. Pasalnya batas kampung merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah kampung. “Kalau batas kampung saja tidak bisa kita selesaikan, bagaimana kita melangkah lebih jauh untuk membangun kampung,” ungkap Muharram saat memimpin rapat pembahasan batas kampung wilayah Kecamatan Sambaliung yang digelar Rabu (23/5) di ruang Kakaban Setkab Berau.
Bupati Muharram bahkan turun langsung untuk mendengarkan apa yang disampaikan masing masing kepala kampung maupun tokoh masyarakat, yang selanjutnya menjadi rumusan dalam penetapan batas kampung. Dengan beberapa kali pertemuan yang dilakukan menurut Muharram perlu diambil langkah tegas. Bupati Muharram akan menetapkan batas kampung sesuai dengan hasil analisa tim yang telah menghimpun data dari setiap kampung. “Kalau sudah digelar beberapa kali pertemuan dan masih tidak ada kata sepakat, Bupati yang akan putuskan dalam penetapan batas kampung ini, agar ada batas kampung yang jelas,” tegasnya.
Penetapan batas kampung ditegaskan Muharram sangat penting bagi kampung. Termasuk bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Sehingga ada kejelasan penduduk setempat berada dan mengurus administrasi kependudukan ke kampung mana. Sehingga Bupati Muharram sangat berharap batas ini bisa diselesaikan dan setelah nantinya ditetapkan oleh Bupati, para kepala kampung maupun masyarakat  dapat dengan legowo menerima batas kampung yang telah ditetapkan. “Tentu nanti tim juga akan memperhatikan secara historis, maupun secara gerografis, maupun rentang wilayah pelayanan publik bagi masyarakat disetiap wilayah kampung,” ungkapnya.
Masukan dari pemerintah kampung dan masyarakat dijelaskan Muharram juga menjadi masukan bagi tim yang nantinya akan melakukan analisa terkait penerapan batas kampung ini. Sebelum nantinya dituangkan dalam peta wilayah yang akan ditetapkan pemerintah kabupaten menjadi batas kampung. “Saya malu jika batas kampung ini tidak bisa terselesai. Target saya mudahan ditahun 2018 ini semua batas kampung bisa selesai,” tegasnya.
Batas kampung ini akan dituangkan didalam peraturan bupati (Perbup) yang nantinya juga akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kaltim. Sehingga Muharram berharap dalam penyelesaian batas kampung ini dapat segera dilakukan secara kolektif agar dapat selesai dengan cepat. (hms4)

Safari Ramadhan di Sambaliung

Safari Ramadhan di Sambaliung

Posted by Humas Pemdaberau On May 25, 2018

Bupati Muharram bersama jajaran OPD melanjutkan safari ramadhan di Kecamatan Sambaliung

TANJUNG REDEB – Setelah melaksanakan di Kecamatan Gunung Tabur, Bupati Berau Muharram melanjutkan safari ramadhan di Kecamatan Sambaliung, Rabu (24/5) malam. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Sekkab Jonie Marhansyah dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Berau.
Bupati beserta rombongan bersama masyarakat melaksanakan salat Isya dan dilanjutkan dengan salat tarawih berjemaah di masjid Al Kautsar Sambaliung.
Dalam kesempatan itu, Bupati Muharram kembali mengajak masyarakat untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Terlebih-lebih di momentum bulan suci ramadan agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Saat ini menjadi momentum bagi kita semua untuk instropeksi diri dan berbuat lebih baik lagi,” ujarnya.
Bupati Muharram mengajak masyarakat untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Menjaga keluarga salah satunya adalah dengan menjaga anak-anak sebagai generasi penerus agar menjadi generasi yang berkualitas. Pembinaan kepada anak-anak, menurutnya sangat penting untuk dilakukan agar anak-anak terhindari dari hal yang menyimpang. Anak harus menjadi harapan masa depan menjadi anak yang soleh. “Mari kita mengintropeksi bagaimana anak-anak kita saat ini. Mari kita mengatur dan membina anak-anak kita agar menjadi generasi yang soleh,” ungkapnya.
Melalui safari ramadhan ini Bupati Muharram memberikan informasi terkait kondisi pembangunan yang saat ini dilakukan pemerintah daerah. Ia mengatakan bahwa pemerintah tetap berupaya maksimal menjalankan pembangunan, meskipun terjadi penurunan anggaran beberapa tahun terakhir ini. “Dalam mendukung pemerataan pembangunan ini, kita juga tidak mengurangi porsi anggaran di kampung. Tetap pemerintah kampung mendapatkan ADK 2 hingga 5 miliar, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun kampung,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Muharram juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengikuti aliran-aliran yang dapat menjerumuskan. Seperti yang saat ini terjadi, aksi teroris di beberapa daerah dengan mengatasnamakan agama. “Saya tegaskan itu bukan Islam, hanya oknum saja. Jangan sampai kita sampai ikut-ikutan dan bertindak seperti itu. Karena dalam agama tidak ada diajarkan berbuat seperti itu. Mari kita pertahankan persatuan dan kesatuan yang selama ini terjalin di Berau,” tegasnya. (hms5)

Ingatkan Perusahaan dalam Pembayaran THR

Ingatkan Perusahaan dalam Pembayaran THR

Posted by Humas Pemdaberau On May 25, 2018

Ingatkan Perusahaan dalam Pembayaran THR

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau kembali mengingatkan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Berau untuk memenuhi kewajibannya kepada seluruh perusahaan. Dengan memberikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tepat pada waktunya.
Hal itu pun ditegaskan melalui surat edaran Bupati Berau nomor 561/420.4.Pengupahan & JSK. Edaran ini merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.
 Dalam surat edaran ini ditegaskan bahwa pekerja/buruh yang wajib mendapatkan THR adalah pekerja yang telah mempunyai masa kerja minimal satu bulan secara terus menerus atau lebih, dan pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Kemudian besaran THR yang diterima pekerja/buruh yaitu, yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan terus menerus atau lebih, sebesar satu bulan upah. Upah satu bulan yakni upah pokok ditambah tunjangan tetap. Untuk masa kerja kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi dengan 12 kemudian dikali 1 bulan upah. THR keagamaan ini wajib dibayarkan kepada pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Bupati Muharram menegaskan agar seluruh pimpinan perusahaan bisa memenuhi kewajiban ini kepada pekerja/buruh. Perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan pemberiaan THR ini secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2018. “Saya minta kepada setiap perusahaan yang ada untuk membayar THR tepat pada waktunya. Ini sangat penting karena menyangkut kesejahteraan masyarakat kita juga yang bekerja di perusahaan tersebut,” ujarnya.
Menurut bupati, pembayaran THR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan. Hal ini juga untuk menjaga suasana dan kondisi yang harmonis dalam lingkungan kerja. Dengan tepenuhinya hak tenaga kerja itu dapat menjadi suntikan kepada mereka dalam bekerja. (hms5)