Portal Berita Resmi Humas Pemda Berau

Popular Post


Disbun Gelar SLPHT di Empat Kampung

Posted by On June 03, 2015

Foto : Kegiatan sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) yang digelar Disbun di perkebunan kakao milik masyarakat

TANJUNG REDEB. Program sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) kembali digelar Dinas perkebunan untuk masyarakat pekebun di tiga kecamatan. Hal ini merupakan upaya dalam mendongkrak produksi hasil perkebunan yang dikelola swadaya masyarakat. Kepala Kepala Dinas Perkebunan, Fattah Hidayat, didampingi Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan, Amran Arif, mengatakan pada tahun ini SLPHT difokuskan pada pekebun komoditi karet dan kakao yang berada di 4 kampung dalam 3 kecamatan. Diantaranya Kampung Long Beliu dan Sidobangen di kecamatan Kelay, serta Kampung Bukit Makmur Jaya di kecamatan Biatan. ketiga kampung ini mendapat program SLPHT untuk komoditi karet yang dikembangkan petani secara berkelompok. Sementara satu kelompok lainnya ada di Kampung Tubaan Kecamatan Tabalar untuk komoditi kakao. "Setiap tahun ada program SLPHT secara bertahap dan tahun ini ada 4 kampung," Ungkap Amran.
Melalui SLPHT, pekebun didorong untuk melakukan pengelolaan kebun dengan sesuai tahapan yang ada. Mulai pengolahan lahan, pembibitan hingga budidaya dan penanganan pasca panen, dengan menitik beratkan pengenalan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman yang dibudidayakan. Tidak hanya mendapat materi, namun pekebun mendapat praktek langsung. Bahkan kegiatan belajar mengajar selama SLPHT yang berlangsung empat bulan tersebut lebih banyak dilaksanakan di lapangan. "Materi yang diberikan mulai dari agroekosisten, pemeliharaan tanaman, pengendalian musuh alami, pengendalian dan pembuatan pestisida nabati, dinamika kelompok dan uji keterampilan," jelasnya.
Pemandu lapangan yang menjadi fasilitator dalam SLPHT dikatakan Amran adalah petugas terlatih yang sudah bersertifikasi. Dinas Perkebunan telah memberikan peningkatan kompetensi kepada petugas pendamping dengan bekerjasama ke pusat pengembangan budidaya perkebunan yang ada. Dalam pemberian pendampinga, petugas harus membuat kontrak belajar yang bertujuan menjelaskan mengenai ketentuan ketentuan dalam SLPHT. Termasuk menjelaskan segala hak dan kewajiban para peserta dan persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan SLPHT. "Petugas pendamping dalam SLPHT adalah petugas yang sudah berkompetensi sesuai dengan komoditi yang dibudidayakan masyarakat pekebun," pungkasnya. (hms-rano)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »